Komisi XI DPR dan Pemerintah akhirnya menyepakati asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2016. Asumsi pertumbuhan ekonomi disepakati sebesar 5,3 persen. Angka tersebut dinilai lebih realistis di tengah perkembangan ekonomi global hingga tahun depan.

Kesepakatan ini sesuai dengan yang telah diusulkan oleh Pemerintah, namun sekaligus merevisi asumsi yang diajukan dalam Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada 14 Agustus 2015 lalu, sebesar 5,5 persen.

Dalam pandangan masing-masing fraksi yang disampaikan sebelumnya, empat fraksi berasumsi 5,3 persen, tiga fraksi berasumsi 5,2 persen, dan tiga fraksi lainnya dalam kisaran 5,1-5,3 persen.

“Kita berusaha agar besaran asumsi makro ini realitis. Saya kira asumsi makro ini bisa menjawab tantangan global di tahun mendatang. Kita juga optimis, di akhir tahun 2015 ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin membaik,” yakin Ketua Komisi XI DPR Fadel Mohammad (F-PG), usai raker, di Gedung Nusantara I, Selasa (22/09/15) malam.

Dalam raker ini, Pemerintah diwakili Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin.

Kesepakatan berikutnya, lanjut Fadel, asumsi inflasi dan SPN 3 bulan, dipatok masing-masing 4,7 persen dan 5,5 persen. Sedangkan untuk asumsi nilai tukar rupiah disepakati Rp13.900 per dolar AS, lebih rendah dibandingkan asumsi dalam nota keuangan Rp13.400 per dolar AS.

Untuk asumsi nilai tukar rupiah, lima fraksi berasumsi Rp13,900 per dolar AS, dua fraksi berasumsi Rp14.000 per dolar AS, satu fraksi berasumsi Rp13.800 per dolar AS, dan dua fraksi dalam kisaran Rp13.700-Rp14.000 per dolar AS.

Dalam raker ini, tambah Fadel, juga disepakati target pembangunan, yang meliputi tingkat pengangguran sebesar 5,2-5,5 persen, tingkat kemiskinan 9-10 persen, indeks gini ratio (indeks untuk mengukur tingkat kesenjangan) 0,39 dan indeks pembangunan manusia 70,1 melalui penghitungan metode terbaru.

“Terkait besaran tingkat pengangguran maupun gini rasio, Pemerintah harus bekerja keras mencapai hal itu. Kita minta alokasi anggaran dari Pemerintah, dan pembiayaan diperbaiki. Jika usaha Pemerintah masih biasa-biasa saja, maka target tidak akan tercapai,” ingat politikus asal dapil Gorontalo itu.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan mengingatkan, kesepakatan asumsi makro RAPBN 2016 ini harus memberikan sinyal optimisme kepada pasar. Namun harus optimisme yang realistis, dan bukan hanya sekedar mengawang-awang.

“Angka-angka ini memang perlu kerja keras dari Pemerintah. Tapi paling tidak kita menunjukkan kepada market dan masyarakat Indonesia, bahwa kita akan berjuang, bukan diam saja,” kata politikus F-PD itu.

Marawan menambahkan, optimisme ini juga didukung oleh analisis yang kredibel. Asian Development Bank (ADB) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 diharapkan mencapai 5,4 persen.

“Sehingga, angka 5,3 persen yang kita sepakati ini, sudah realistis. Ini memberikan sinyal kepada pasar, bahwa kita ingin bekerja. Kita ingin optimis yang realistis,” imbuh politikus asal dapil Lampung ini.

Rapat dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan, dan hasil raker akan dibawa ke Badan Anggaran untuk dibahas lebih lanjut. (sf)/foto:jaka/parle/iw.